Jakarta – Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kembali mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemerikasaan Keuangan tahun 2014, yang diselenggarakan pada Kamis (09/07) di Auditorium BPK, di Jakarta . Ini adalah kali keempat LKPP mendapatkan Opini WTP dari BPK, sejak LKPP mengelola anggaran secara mandiri pada tahun 2010.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2014 dilakukan oleh Anggota II BPK RI, Agus Joko Pramono kepada Kepala LKPP Agus Prabowo. Dalam kesempatan ini Agus Joko Pramono selaku Anggota BPK II mengapresaisi Komitmen dan Usaha Kementerian dan Lembaga yang telah mengelola penggunaan keuangan Negara dengan baik yang dibuktikan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Agus juga menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ada empat indikator atau Kriteria yang harus perhatikan. Salah satunya kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

 “Sesuai dengan ketentuan UU, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan melalui empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan, efektifitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” Jelas Agus.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brojonegoro menekankan adanya proses panjang yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pelaporan dapat ditingkatkan transparansinya, baik dari posisi pendapatan, belanja dan aset, untuk dilaporkan sesuai perubahan.

Selain LKPP, Kementerian lain yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, Bendahara Umum Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).